Rencana Pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi di masyarakat telah mencapai tahap ketok palu alias telah diputuskan akan dilaksanakan terhitung Januari 2011 mendatang. Pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni dimulai di daerah Jabodetabek terlebih dahulu, kemudian di susul daerah Jawa-Bali, dan kemudian diperkirakan seluruh wilayah Indonesia sudah diberlakukan mekanisme pembatasan distribusi BBM besubsidi ini pada tahun 2012 kecuali daerah Indonesai bagian timur, karena didaerah ini konsumsi BBM tidak lebih dari 2% dari batas konsumsi nasional. Maka dengan demikian mulai tahun depan konsumsi BBM bersubsidi hanya bisa dditerima oleh mereka yang berhak. Siapakah yang berhak itu??
Sebelumnya ada beberapa opsi dalam menentukan siapakah yang berhak dan yang tidak mendapatkan BBM bersubsidi, mulai pembatasan hanya kepada pengguna kendaraan pribadi roda empat keluaran tahun 2005 keatas dan untuk semua kendaraan pribadi roda empat. Belakangn keputusan mengarah ke opsi kedua, selain memberikan pengaruh yang besar terhadap APBN dengan potensi penghematan mencapai Rp 20 triliun-27 triliun. Opsi kedua ini dipandang lebih adil untuk semua lapisan masyarakat dan lebih mudah untuk diterapkan. Jika opsi ini sudah disetujui oleh DPR, maka yang berhak untuk mendapatkan BBM bersubsidi hanya kendaraan umum (plat kuning), kendaraan bermotor roda dua dan tiga serta nelayan.
Langkah yang cukup bagus, mengingat kalau tidak dibatasi volume konsumsi BBM terus meningkat dari waktu ke waktu. Karena jumlah kendaraan di Indonesia sudah sangat banyak dan semua itu menggunakan BBM bersubsidi dan tentu hal ini berakibat fatal kalau terus dibiarkan. Karena untuk tahun ini saja volume distribusi BBM bersubsidi telah jauh melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Yang sebelumnya untuk tahun 2010 ini pemerintah hanya mematok 36,5 juta kiloliter BBM bersubsidi. Sebelum akhir tahun ini saja jumlahnya melonjak diperkirakan menjadi 38 juta kiloliter. Maka langkah pembatasan konsumsi BBM bersubsidi adalah pilihan yang cukup bagus.
Apabila semua kalangan telah setuju dengan adanya rencana pembatasan ini dengan pertimbangan berbagai alasan diatas, maka diharapkan hendaknya langkah tersebut adalah pilihan yang tepat dan baik untuk semua kalangan masyarakat. Dan dengan adanya penghematan APBD yang cukup besar dari pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini hendaknya dana yang sebesar triliunan itu dialokasikan kepada sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat bukannya masuk ke kantong-kantong pribadi pejabat. Dan hendaknya alokasi itu tepat sasaran seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan pelayanan transportasi yang layak di negeri ini. Dengan pertimbangan kendaraan umum tetap mendapatkan BBM bersubsidi, maka sejatinya pelayanan dan kenyamanan menggunakan transportasi umum juga harus terpenuhi agar minat masyarakat timbul untuk menggunakan transportasi umum dan penggunaan kendaraan pribadi semakin berkurang dengan alasan lebih ekonomis dan irit.
Hal ini tentunya juga memberikan dampak yang cukup baik pula di lain sisi. Seperti berkurangnya volume kendaraan yang beroperasi di jalan raya sehingga dapat mengurangi kemacetan, dan tentu mengurangi pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara dari gas-gas beracun yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan. Dan tentu juga memberikan pengaruh baik pula di berbagai sisi lain. Ini tentu hanya pemikiran-pemikiran sederhana saja, tetapi bukan tidak mungkin semua itu bisa dilakukan asalkan langkah dan tujuan yang hendak dicapai dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Semoga saja..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar